Bab 5.1 – DIALOG TENTANG LINGKUNGAN DALAM POLITIK INTERNASIONAL

Untuk Android :


Untuk PC :

Lanjutan Bab 5.

I. DIALOG TENTANG LINGKUNGAN DALAM  POLITIK  INTERNASIONAL.

164.Sejak pertengahan  abad  lalu,  setelah  mengatasi  banyak kesulitan, kita makin cenderung untuk melihat planet ini sebagai tanah air kita, dan umat manusia sebagai satu bangsa yang tinggal dalam suatu rumah bersama. Gagasan bahwa dunia kita interdependen, tidak hanya menyadar- kan kita bahwa dampak negatif dari gaya hidup, produksi, dan konsumsi menimpa semua orang, tetapi terutama mendorong kita untuk memastikan bahwa diusulkan solusi-solusi dalam perspektif global, dan bukan hanya untuk  melindungi  kepentingan  negara-negara tertentu. Saling ketergantungan memaksa kita untuk berpikir tentang dunia yang tunggal, sebuah proyek bersama. Namun, kecerdasan yang telah membawa pengembangan teknologi yang mengesankan, gagal menemukan aneka bentuk aturan internasional yang efektif untuk menangani masalah- masalah serius lingkungan dan masyarakat. Mutlak diper- lukan sebuah konsensus global untuk menghadapi masalah- masalah yang lebih dalam, yang tidak dapat diatasi dengan tindakan sepihak setiap negara sendirian. Konsensus seperti itu akan membantu, misalnya, untuk merancang suatu program pertanian yang berkelanjutan dan beragam, untuk mengembangkan bentuk-bentuk energi yang terbarukan dan kurang mencemarkan lingkungan, untuk mendorong penggunaan energi yang lebih efisien dan manajemen sumber daya hutan dan laut yang lebih memadai, untuk menjamin akses ke air minum untuk semua.

165. Kita tahu bahwa teknologi yang menggunakan bahan bakar fosil sangat mencemari terutama batubara, tetapi juga minyak dan, pada tingkat lebih rendah gas perlu diganti, secara bertahap dan tanpa menunda. Selama pe- ngembangan energi yang terbarukan yang seharus- nya sudah berjalan belum memadai, adalah sah untuk memilih yang kurang jahat dan beralih kepada solusi sementara. Namun, masyarakat internasional gagal mencapai kesepakatan yang memadai tentang tanggung jawab mereka yang harus menanggung biaya transisi energi ini. Dalam beberapa dekade terakhir, soal-soal lingkungan telah menimbulkan debat publik yang luas, yang telah menumbuhkan suatu ruang masyarakat sipil untuk aneka bentuk komitmen dan dedikasi yang murah hati. Politik dan dunia usaha bereaksi lambat, jauh dari sepadan dengan tantangan-tantangan global. Meskipun umat manusia dari masa pasca-industri mungkin akan diingat sebagai yang paling tidak bertanggung jawab dalam sejarah, namun perlu diharapkan bahwa umat manusia dari awal abad kedua puluh satu akan dikenang sebagai bermurah hati karena menerima tanggung jawabnya yang besar.

166. Gerakan ekologi sedunia telah bergerak maju secara signifikan, diperkaya oleh upaya berbagai organisasi masyarakat Tidak mungkin untuk menyebutkan mereka semua di sini, atau untuk meninjau sejarah sumbangan mereka. Namun, berkat komitmen mereka yang kuat, soal- soal lingkungan semakin mendapat tempat pada agenda publik dan terus-menerus mengundang untuk berpikir jangka panjang. Namun, pertemuan-pertemuan puncak sedunia tentang lingkungan pada beberapa tahun terakhir tidak memenuhi harapan sebab, karena kurangnya kemauan politik, mereka tidak mencapai kesepakatan-kesepakatan ekologis yang sungguh-sungguh bermakna dan efektif.

167. Di sini patut disoroti KTT Bumi yang diselenggara- kan pada tahun 1992 di Rio de Di situ dinyatakan bahwa “manusia ada di pusat segala perhatian untuk pemba- ngunan yang berkelanjutan”.126  Bertolak dari unsur-unsur Deklarasi Stockholm (1972), di KTT Rio diikrarkan kerja sama internasional untuk melestarikan ekosistem seluruh bumi, kewajiban mereka yang mencemari untuk   menanggung biayanya, dan kewajiban untuk mengevaluasi dampak ekologis dari setiap usaha atau proyek. Ditetapkan target pembatasan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer untuk membalikkantrenpemanasanbumi. Ditetapkanjugaagenda dengan suatu rencana aksi dan kesepakatan menyangkut keanekaragaman hayati, dan dinyatakan prinsip-prinsip menyangkut hutan. Meskipun KTT ini adalah benar-benar profetis dan inovatif untuk waktu itu, kesepakatan hampir tidak dilaksanakan karena tidak ditetapkan mekanisme pengawasan yang memadai, tinjauan berkala, dan sangsi dalam kasus pelanggaran. Prinsip-prinsip yang dinyatakan itu masih menunggu pelaksanaannya secara efisien dan fleksibel.

168. Di antara pelbagai pengalaman positif dapat dise- butkan, misalnya,  Konvensi  Basel  tentang  “Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pem- buangannya”,  lengkap  dengan  sistem  pelaporan,  standar dan  kontrol.  Ada  pula  konvensi  tentang  “Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah”, termasuk kunjungan untuk verifikasi apakah dipa- tuhi secara efektif. Berkat Konvensi Wina tentang “Perlindungan   Lapisan   Ozon”   dan   petunjuk   pelaksanaannya melalui Protokol Montreal dan perubahannya, masalah penipisan lapisan ozon ini tampaknya telah memasuki fase solusi.

169. Mengenai perlindungan keanekaragaman hayati dan meluasnya padang gurun, ada kemajuan yang jauh kurang signifikan. Dalamhalperubahaniklim, kemajuannyakurang memuaskan. Mengurangi  gas  rumah  kaca membutuhkan kejujuran, keberanian dan tanggung jawab, terutama dari pihak negara-negara yang paling kuat dan yang paling mencemari. Konferensi PBB tentang pembangunan berke- lanjutan,  yang  dikenal  sebagai  “Rio+20”  (Rio  de  Janeiro 2012), mengeluarkan Dokumen Akhir  yang  meliputi  banyak hal tetapi tidak  efisien.  Negosiasi  internasional  tidak dapat maju secara signifikan karena posisi negara- negara  yang  menempatkan  kepentingan  nasional  mereka  di atas kesejahteraan umum global. Mereka yang akan menderita akibat dari apa yang  kita  coba  sembunyikan,  tidak akan melupakan kurangnya hati nurani dan tanggung jawab kita. Sementara Ensiklik ini sedang disiapkan, perdebatan telah mencapai suatu intensitas khusus. Kita, sebagai orang beriman, tidak bisa berhenti memohon Al-lah agar terjadi perkembangan positif dalam diskusi saat ini, sehingga generasi mendatang tidak akan menderita akibat penundaan  yang  tak waspada.

170. Beberapa strategi untuk mengurangi emisi gas polutan mengusahakan internasionalisasi biaya lingkungan, dengan risiko bahwa negara-negara yang kekurangan sumber daya harus menanggung kewajiban pengurangan emisi yang lebih berat dibandingkan dengan negara-negara industri. Memaksakan tindakan pencegahan itu merugikan negara-negara yang paling membutuhkan pembangunan. Demikian ditambah sebuah ketidakadilan baru dengan kedok perlindungan lingkungan. Seperti biasa, orang miskin akhirnya membayar ongkosnya. Karena efek dari perubahan iklim akan dirasakan untuk waktu yang lama bahkan jika sekarang diambil tindakan tegas, beberapa negara yang kekurangan sumber daya akan membutuhkan bantuan untuk beradaptasi terhadap dampak yang sudah terjadi dan mempengaruhi ekonomi mereka. Benar bahwa ada tanggung jawab bersama tetapi caranya berbeda-beda, karena, seperti dinyatakan oleh para uskup Bolivia, “negara- negara yang telah memperoleh manfaat dari industrialisasi tingkat tinggi, dengan menyebabkan emisi gas rumah kaca yang sangat besar, memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menyediakan solusi atas masalah yang telah mereka sebabkan”.

171. Strategi jual-beli “kredit karbon” dapat menimbulkan bentuk baru spekulasi yang tidak akan membantu mengurangi emisi gas polutan secara Sistem ini tam- paknya suatu solusi yang cepat dan gampang, dengan kedok komitmen terhadap lingkungan, tetapi sama sekali tidak membawa perubahan radikal pada taraf yang dibutuhkan. Sebaliknya, hal itu bisa menjadi dalih yang mengizinkan beberapa negara dan sektor tertentu untuk mempertahankan kelebihan konsumsi.

172. Bagi negara-negara miskin, pemberantasan kemis- kinan dan pengembangan sosial penduduknya harus menjadi prioritas. Namun, mereka juga harus mengkaji skandal konsumsi tinggi di sektor elite bangsa mereka dan mengendalikan korupsi. Juga benar bahwa mereka harus mengembangkan bentuk-bentuk produksi energi yang kurang mencemari, tetapi untuk itu mereka harus dapat memperhitungkan  bantuan  negara-negara   yang telah mengalami pertumbuhan yang tinggi, dengan me- nyebabkan pencemaran planet saat ini. Eksploitasi lang- sung energi matahari yang melimpah membutuhkan ditetapkannya mekanisme dan subsidi agar negara-negara berkembang memiliki akses ke transfer teknologi, ke bantuan teknis, dan ke sumber daya keuangan, namun selalu dengan memperhatikan situasi konkret, karena “kecocokan rancangan infrastruktur dengan konteks nyata, tidak selalu dievaluasi secara memadai”. Biayanya akan rendah bila dibandingkan dengan risiko perubahan iklim. Bagaimana pun juga, ini terutama merupakan keputusan etis yang didasarkan pada solidaritas di antara semua bangsa.

173. Sangatdibutuhkanperjanjian-perjanjianinternasional yang dapat ditegakkan, karena pemerintah-pemerintah lokal terlalu lemah untuk mengadakan intervensi secara efektif. Hubungan antarnegara harus menjaga kedaulatan masing-masing negara, tetapi juga membangun jalur-jalur kesepakatan untuk mencegah bencana lokal yang akhirnya akan menimpa semua orang. Diperlukan kerangka peraturan global untuk memaksakan kewajiban, dan mencegah tindakan yang tidak dapat diterima, misalnya, ketika beberapa negara yang kuat memindahkan limbah dan industri yang sangat mencemari ke negara-negara

174. Kita juga harus menyebutkan sistem manajemen Memang, ada beberapa konvensi internasional dan regional, tetapi fragmentasi dan kurangnya mekanisme ketat untuk regulasi, pengawasan, dan sanksi akhirnya melumpuhkan segala upaya. Problem makin besarnya sampah laut dan perlindungan wilayah laut di luar perbatasan nasional masih tetap merupakan tantangan khusus. Apa yang, pada akhirnya, dibutuhkan ialah kesepakatan tentang suatu sistem manajemen menyangkut segala hal yang disebut “kesejahteraan umum global”.

175. Cara berpikir yang sama yang menghalangi pengambilan keputusan drastis untuk membalikkan tren pemanasan global, juga mencegah untuk mencapai target pemberantasan kemiskinan. Kita memerlukan suatu tang- gapan global yang lebih bertanggung jawab, yang mencakup serentak perjuangan untuk mengurangi polusi dan pembangunan negara serta wilayah yang miskin. Abad XXI, sementara mempertahankan suatu sistem pemerintahan yang cocok untuk masa lampau, menyaksikan melemahnya kekuatan negara nasional, terutama karena sektor ekonomi dan keuangan yang bersifat transnasional, cenderung mendominasi politik. Dalam konteks ini, sangat diperlukan pematangan lembaga-lembaga internasional yang harus lebih kuat dan efisien terorganisasi, yang mempunyai wewenang yang ditetapkan secara adil melalui kesepakatan antara pemerintah-pemerintah nasional, dan memiliki kekuatan untuk menjatuhkan sanksi. Seperti yang telah dinyatakan oleh Benediktus XVI dalam kesinambungan dengan Ajaran Sosial  Gereja:  “Untuk  mengatur  ekonomi global, untuk menghidupkan kembali ekonomi-ekonomi yang dilanda krisis, dan untuk mencegah krisis itu menjadi lebih parah dan terjadi ketimpangan yang makin besar, untuk mencapai gencatansenjata yang utuhdantepatwaktu, untuk mencapai ketahanan pangan dan perdamaian, untuk menjamin perlindungan lingkungan, dan untuk mengatur arus migrasi, untuk semuanya itu sudah mendesak men- dirikan sebuah otoritas politik dunia yang benar, seperti yang sudah digariskan oleh pendahulu saya Santo Yohanes XXIII”.  Dalam perspektif ini, diplomasi mendapat peran penting baru berupa tugas mengembangkan strategi inter- nasional yang dapat mengantisipasi masalah-masalah lebih serius yang akhirnya merugikan kita semua.




Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *